JURNALISME ONLINE- Presiden Joko Widodo mengatakan, subsidi yang dialokasikan negara untuk menekan harga BBM sangat besar. Menurutnya, besar total subsidi yang diberikan negara itu bisa digunakan untuk biaya pembangunan ibu kota.
“Kita saat ini sebagai contoh, harga bensin saja, harga Pertalite saja Rp 7.650, Pertamax Rp 12.500. Hati-hati ini bukan harga sebenarnya, ini harga yang kita subsidi dan subsidinya besar sekali,” ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Rakernas PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Selasa (21/6/2022).
Jokowi membandingkan harga bensin di Singapura dan Jerman yang mencapai Rp 31.000. Sementara di Thailand Rp 20.000. “Kita masih Rp 7.650, tapi ini yang harus kita ingat, subsidi kita ke sini bukan besar, (tapi) besar sekali. Bisa buat bangun ibu kota satu. Karena angkanya sudah Rp 152 triliun,” tegasnya.
Jokowi menekankan, kondisi seperti ini harus dipahami semua pihak. Sebab belum bisa dipastikan sampai kapan negara bisa bertahan dengan subsidi sebesar itu. “Kalau kita enggak ngerti angka-angka, kita enggak merasakan betapa besarnya persoalan saat ini. Membangun ibu kota itu Rp 466 triliun, ini untuk subsidi. Tapi ini enggak mungkin tidak disubsidi sebab akan ramai.
Baca Juga Disini
Itungan sosial politiknya juga kita kalkulasi,” jelas Jokowi. Di sisi lain, menurutnya masyarakat harus diberitahu bahwa ada kondisi global yang sangat berat. Jokowi menjelaskan, pada Januari 2022 saat Indonesia menghentikan ekspor batubara ada lima orang presiden menelponnnya.
Mereka memohon agar dikirim batubara segera. “Presiden Jokowi mohon kita dikirim batubara segera, secepatnya. Kalau tidak mati kita listrik, industri kita mati,” kata Jokowi menirukan pembicaraan para presiden itu.
Namun, dirinya jadi paham di mana kekuatan Indonesia. Di sisi lain, saat Indonesia menghentikan ekspor minyak goreng, ada juga dua hingga tiga kepala negara yang menelepon Jokowi.
“Waktu minyak goreng stop ekspor, batubara juga untuk kebutuhan dalam negeri juga ada 2-3 presiden telepon saya. Pak kalau enggak segera kirim kami akan ada gejolak politik di negara saya tolong dikirim,” ungkap Jokowi menirukan permintaan para presiden itu.
“Saya cek kira-kira ada (persediaan) 3 juta ton, permintaan 200.000 ton. Ya sudah kirim saja. Jadi kita tahu posisi kita di mana, di sini mulai kelihatan, batubara kita punya kekuatan besar, CPO, nikel kita punya kekuatan besar,” lanjutnya. Namun, Jokowi mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa terus-menerus melakukan ekspor bahan mentah. Sebab Indonesia sedang menggencarkan industrialisasi dan hilirisasi.
Sumber : KompasÂ
