Kritik RUU KUHP, Anthony Budiawan: Fakir Miskin Wajib Dipelihara, Bukan Didenda

Agen LPG di Duren Sawit Jakarta Timur Kebakaran, Sempat Terjadi Ledakan

27/01/2023

Ditabrak Eks Kapolsek Cilincing Hingga Tewas,Mahasiswa UI Malah di Jadikan Tersangka. Kasus Di-SP3kan

27/01/2023

Jajaka Nusantara Dpc Pondok Melati Hadiri Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024.

26/01/2023

Rakernas Bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Dan Rehabilitas Sebagai Akselerasi WAR ON DRUGS 2023.

26/01/2023

Total Pembaca : 145

JURNALISME ONLINE- Pro-kontra draf RUU KUHP yang telah diserahkan ke DPR RI belum surut. Selain soal pasal penghinaan presiden, DPR, dan pejabat negara, publik juga mempersoalkan isi draf RUU yang memuat soal gelandangan.

Dalam Pasal 429 RUU KUHP, tercantum setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I. Merujuk Pasal 79 RUU KUHP, denda kategori I paling banyak Rp 1 juta.

Muatan pasal tersebut pun kini disorot publik, tak terkecuali Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan.

Anthony memaparkan, sebagaimana konstitusi, fakir miskin justru wajib dipelihara negara. Artinya, kata dia, gelandangan wajib diberi tempat tinggal dan tempat penampungan oleh negara.

Hal ini tentu bertolak belakang dengan pasal yang termuat dalam RUU KUHP yang kini sudah berada di meja Komisi III DPR RI.

“Artinya, gelandangan tidak boleh didenda. Malah, pemerintah yang wajib didenda kalau masih ada gelandangan, karena gagal melaksanakan konstitusi,” kritik Anthony Budiawan dikutip dari akun Twitternya, Jumat (8/7).

Sumber: RMOL